Pemilihan Rektor UR Ditunda

UnriLaporan GEMA SETARA dan M HAPIZ, Pekanbaru redaksi@riaupos.com
Sejatinya pemilihan Rektor Universitas Riau (Unri) dijadwalkan berlangsung pada Kamis (29/10) hari ini, namun dalam rapat senat yang dilaksanakan pada Rabu (28/10), pemilihan tersebut diundur selambat-selambatnya selama satu bulan.
Rapat senat yang berlangsung kemarin diikuti sejumlah kandidat rektor, di antaranya Prof H Ashaluddin Jalil, Prof H Irwan Effendi, Prof Firdaus LN dan Prof Yohanes Oemar Selain itu turut hadir mantan rektor Prof Dr Ir H Muchtar Ahmad MSc serta sejumlah anggota senat lainnya. Rapat itu sendiri berlangsung hampir dua jam lebih.

Ketua panitia pemilihan Drs HM Nur Mustafa MPd yang ditemui usai rapat senat mengatakan, pengunduran jadwal ini dikarenakan salah seorang calon rektor belum melengkapi syarat administrasinya, karena belum lengkap rapat senat memutuskan agar yang bersangkutan segera melengkapi persyaratan tersebut.

‘’Anggota senat tadi menyetujui pengunduran jadwal pemilihan itu, kita minta kandidat yang bersangkutan untuk melengkapi syarat administrasinya, jika syarat administrasinya bisa dilengkapi dalam jangka waktu dua minggu, kita kembali menggelar rapat senat untuk menetapkan hari pemilihan,’’ ujarnya.

Syarat administrasi yang belum dilengkapi salah seorang kandidat tersebut, berdasarkan inspeksi mendadak yang dilakukan Inspektorat Jendral (Irjen) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menyebutkan ada lima orang PNS dosen diperbantukan di luar instansi Unri, salah seorang diantaranya Prof Dr Ir Irwan Effendi MSc yang saat ini menjabat Kepala Dinas Pendidikan Riau.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan surat edaran Sekjen Depdiknas Nomor 5072/A4/KP/2009 tanggal 5 Pebruari, maka PNS dosen yang diperbantukan di luar instansi induknya tersebut berlaku ketentuan.

Pertama, gaji tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan oleh instansi penerima, kedua DP3 dibuat/dinilai oleh pejabat penilai pada instansi penerima dan ketiga kenaikan pangkat diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang diusulkan oleh instansi penerima.

Dengan demikian, PNS dosen tersebut, harus dinonaktifkan dari tugas fungsionalnya, sehingga tidak berhak mendapatkan tunjangan fungsional dosen dari instansi induknya dan kehilangan hak untuk menjadi anggota senat sampai adanya penarikan kembali ke instansi induknya, kecuali bagi PNS dosen yang menjadi pimpinan perguruan tinggi swasta sepanjang masih bisa melaksanakannya.

Berdasarkan hal tersebut, Irjen Depdiknas merekomendasikan kepada Rektor Unri agar mencabut status keanggota senat terhadap anggota senat yang diperbantukan di instansi lain melalui surat keputusan rektor. Surat dari Irjen Depdiknas itu sendiri dengan nomor R.1259/B/WS.2009 tertanggal 26 Oktober 2009 prihal rekomendasi hasil inspeksi mendadak dan ditujukan kepada Rektor Unri.

Rektor Unri Prof H Ashaluddin Jalil sendiri berharap agar syarat administrasi itu harus bisa dilengkapi dengan sebaik-baiknya oleh masing-masing kandidat. ‘’Kita harus mengikuti aturan yang ada, karena salah seorang kandidat syarat administrasinya belum lengkap, maka anggota senat berharap kandidat ini melengkapi syaratnya,’’ tuturnya singkat.

Upaya Menjenggal
Salah satu calon Rektor Universitas Riau, Prof Dr Irwan Efendi MSc, menduga ada upaya menjenggal dirinya. Disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat selain calon incumben yaitu Prof Dr Aslaludin Jalil, Irwan mengungkapkan sempat dirinya hampir dikeluarkan sebagai salah satu calon pada rapat tertutup senat luar biasa yang digelar Rabu (28/10) di lantai empat Rektorat Unri.

‘’Ada surat inpektorat atas dasar PP 9/2003 yang saya prediksi untuk menjegal saya sebagai salah satu calon Rektor Unri. Bahkan sempat secara lisan saya mau dikeluarkan sebagai salah satu calon dalam rapat senat luar biasa secara keputusan lisan. Namun hal itu batal karena anggota senat tidak melihat ketidaklayakan saya dikeluarkan karena alasan hukumnya tidak kuat,’’ ujar Irwan.

Dasar hukum yang disampaikan, terang Irwan, dalam PP No 9/2003 memang menyebutkan bahwa dosen yang diperbantukan di pemerintah secara tetap, maka dia akan dibebaskan statusnya sebagai dosen, maupun sebagai anggota senat. Hal inilah sebut Irwan keluarnya surat mendadak dari Inspektorat Dikti.

Namun dalam aturan yang lebih tegas lagi, dosen yang resmi diperbantukan di pemerintahan, pengajuannya melalui Rektor dimana Gubernur mengajukan kepada Rektor. Rektor mengeluarkan persetujuan yang ditembuskan kepada Mendikas. Mendiknas katanya, meminta persetujuan BAKN dan mengeluarkan SK.  (sumber : http://www.riaupos.com/berita.php?act=full&id=6269&kat=7)

About bemfkur

Organisasi yang berada di fakultas kedokteran universitas riau yang mewadahi semua aspirasi dan kreativitas mahasiswa-mahasiswi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: